Just another WordPress.com site

INDUSTRIALISASI

I. PENDAHULUAN
Dimulai dari sejarah revolusi industri, Revolusi Industri adalahperubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19Inggris dengan perkenalan mesin uap(dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Awal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah denganRevolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.
Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakatNeolitikumketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik. sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa
Istilah “Revolusi Industri” diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.
Industialisasi Nasional Cukup lama sudah ekonomi nasional berjalan di atas realitas yang mengancam.
Indonesia sekedar menjadi pasar, sasaran eksploitasi alam, dan sasaran eksploitasi tenaga
kerja murah bagi kemajuan negeri-negeri kapitalis maju. Produktivitas rata-rata
masih sangat rendah sementara, konsumtivisme dipaksa menjadi budaya dominan.
Pengangguran semakin banyak, kemiskinan bertambah, dan praktek percaloan bukan
sekadar budaya di sektor ekonomi tapi, juga melanda sektor politik dan
kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karenanya, merupakan kebutuhan obyektif untuk member penjelasan dari sudut alternatif anti-neoliberal beserta solusinya termasuk, cita-cita alternatif seperti apa yang hendak dituju. Tanpa bermaksud menghadirkan determinisme sempit, ajuan gagasan industrialisasi nasional sebagai jawaban alternatif patut mendapat sambutan. Jawaban ini, tentu saja, menyertakan perubahan pada dimensi sosial lain seperti pada bidang politik, sosial-budaya, birokrasi, pertahanan-keamanan, lingkungan hidup, dll.
Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud. Gambaran tersebut tidak lantas mengisolir perekonomian nasional sebagaimana kerap dicurigai sebagian kalangan. Kerja sama dengan negeri-negeri lain di seluruh dunia, tentu sangat penting sehingga perlu
dipererat. Namun kerja sama tersebut bukan dalam bentuk hubungan yang eksploitatif tapi, hubungan yang setara dan saling memajukan. Bahkan, apabila kedaulatan dan kemajuan berhasil dicapai, akan semakin membuka potensi kita memajukan negeri-negeri terbelakang lain yang saat ini masih senasib.
II. PEMBAHASAN
Terjadinya proses industrialisasi dinegara-negara berkembang tidak ter-kecuali di Indonesia membawa perubahan-perubahan yang signifikan ter-hadap peningkatan kualitas hidup (quality of life) masyarakat. Walaupun industrialisasi berkaitan dengan proses modernisasi, tetapi tidak selalu melahirkan tingkah modern di dalam masyarakat. Pada satu sisi industrialisasi membawa kesejahteraan dan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun pada sisi lain juga membawa kepada persoalan-persoalan. Hal ini dikarenakan telah terstruktur sede-mikian rupa dalam sebuah technostructure karena mengejar efisiensi, ketepatan waktu dan persaingan serta orientasi kepada profit yang tinggi, sehingga banyak anggota masyarakat mengalami stress. Organisasi wanita Islam dalam hal ini, perlu mengambil peran sentral da-lam menanggulangi dampak industrialisasi ini. Beberapa peran yang bisa dilakukan antara lain adalah merumuskan visinya tentang masyarakat madani, menyuarakan hati nurani masyarakat, melakukan penyadaran kritis kepada masyarakat, memfasilitasi proses emansipasi sosial.

Menyongsong Era Industrialisasi dan Informasi
Masyarakat Indonesia seiring dengan beberapa masyarakat yang sedang ber-kembang di Dunia Ketiga lainnya, tengah bersiap-siap untuk melakukan proses in-dustrialisasi. Proses industrialisai ini perlu dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (quality of life) dan agar dapat dibangun suatu peradaban yang maju. Industrialisasi pada dasarnya merupakan proses penerapan metode ilmu dan teknologi di dalam kehidupan masyarakat. Industrialisasi sangat berkaitan dengan proses modernisasi. Tetapi tidak selamanya proses industrialisasi menghasilkan modernisasi, melahirkan sikap dan tingkah laku modern di dalam masyarakat luas. Demikian pula, industrialisasi bukanlah merupakan suatu proses sejarah yang “unlinier”, perubahan dari masyarakat agraris tradisional kepada masyarakat industrial modern. Demikian pula tidak semua bangsa dan masyarakat melalui proses yang sama, mengalami intensitas yang sama, kecepatan yang sama serta hasil dan akibat yang sama di dalam proses industrialisasinya. Menurut Dr. Kuntowijoyo, industrialisasi mempunyai moralitas baru yang me-nekankan pada rasionalisme ekonomi,pencapaian perorangandan kesamaan (equity). Rasionalisme ekonomi, keuangan, dan industri mendorong masyarakat secara bersama-sama dan sendiri-sendiri untuk memaksimalisasikan pencapaiannya dengan memanfaatkan sistem manajemen rasional yang efisien dan efektif. Masya-rakat luas juga memberikan penghargaan kepada sukses, kemampuan pribadi dan kerja keras. Maka untuk memasuki masyarakat industri, bukan saja diperlukan pe-rangkat-perangkat teknologinya, tetapi yang terpenting adalah perubahan kesadaran masyarakat maupun orang perorang. Lebih dari itu? perubahan kesadaran pribadi maupun kelompok tidak selalu sama tingkat kecepatannya dengan perubahan kelembagaan. Oleh karena itu sering terjadi peristiwa “kejutan” dan “ketertinggalan budaya” (“cultural schock dan “cultural lag”). (Kuntowujoyo, 1985, 49 – 66). Era Industrialiasi di Indonesia hadirnya berbarengan dengan era informasi, yang di berbagai negara maju telah mulai pada sekitar pertengahan tahun 1970-an yang lalu. Pada saat ini, masyarakat dunia tengah memasuki masa revolusi industri ketiga. Sebuah revolusi yang terjadi secara besar-besaran sebagai hasil dari kemajuan di dalam bidang bio teknologi, mikro elektronik, teknologi bahan-bahan serta teknologi informasi. Berbagai penemuan baru tersebut telah merubah secara besar-besaran di dalam cara produksi di bidang industri. Mulai dari penggunaan kalkulator elektronik untuk melakukan “’quality control”, “programming” dan “stock replacement” sampai dengan penggunaan robot dalam proses produksi. Di dalam pekerjaan perkantoran yang bersandarkan kepada kecepatan arus informasi di dalam menjalankan me-kanisme administrasi dan birokrasi, pada saat ini telah dilakukan dengan sangat efisien, berkat penemuan mikro elektronik. Kemajuan di bidang mikro elektronik ini telah me-nyebabkan perubahan secara besar-besaran kerja perkantoran dan konsep manajemen. Kombinasi dari telekomunikasi dan komputasi/teknologi informatika, telah melahirkan sebuah ” te1ematik “. Pada saat ini seseorang dapat berbicara ten-tang ketidak tergantungan terhadap jarak (distance independent) dalam sistem komunikasi yang menunjukkan tingginya kecepatan dan murahnya biaya komunikasi. Data elektronik dan bank data, pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Dampak dari kemajuan telematik ini sangat jelas, pada bidang penyuntingan surat khabar dan majalah, akses pribadi kepada jaringan informasi internasional dan perkembangan jaringan komunikasi internasional seperti jarinqan TV, Radio, pencetakan jarak jauh? telephoto dan lain-lain. Cable TV dan “viewe data system” yang pada saat ini tengah berkembang juga merupakan hasil dari telematik ini. Kehidupan rumah tanggapun dalam dasa warsa terakhir ini tidak luput dari perkembangan teknologi informatika ini. Oleh karena murahnya microcircuits dan microprocessor, maka rumah-rumah tangga di berbagai kalangan telah dapat meman-faatkan mini komputer dan berbagai personal computer. Denqan dikembangkannya jaringan komputer pribadi di rumah tangga tersebut dengan jaringan internasional, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah, oleh karena meluasnya pemanfaatan teknologi modern, telah timbul fenomena baru di da1am bidang komunikasi dan informasi, bidang organisasi sosial kemasyarakatan, serta di bidang proses produksi baik di dalam pabrik, kantor maupun rumah tangga. Kita dapat melakukan suatu perbandingan sederhana antara perkembangan mutakhir dalam era informatika ini dengan revolusi industri pada abad ke 19 yang 1alu . Revolusi industri yang terjadi pada dua abad yang lalu lebih ber-dasarkan pada teknologi elektro mekanik yang kurang lebih merupakan pengem-bangan “kekuatan otot” manusia. Sedangkan revolusi informatika pada masa revo-lusi. industri ke tiga ini lebih merupakan pengembangan “kekuatan otak” manusia, yang berupa kemampuan processing, memori dan kemampuan komunikasinya. Mikro elektronik dengan demikian telah menjadi basis bagi apa yang disebut dengan “era informatika”. Ini merupakan suatu tahapan da1am perkembangan pe-radaban kita, dimana arus informasi dalam berbagai bentuknya (mulai dari kontrol kualitas produksi sampai dengan media massa) merupakan pusat dari kegiatan manusia. Bahkan menurut futurolog Daniel Bell di dalam tulisannya “Post Industrial Society”, sebagaimana yang dikutip oleh John Naisbitt di dalam bukunya “Megatrends” bahwa di dalam masyarakat purna industri, maka informasi merupakan sumber daya yang strategis (strategic resource). Bahkan informasi merupakan sumber daya yang paling penting. Sementara di dalam masyarakat industri moda11ah yang menjadi sumber daya utamanya, sehingga dia1am masyarakat industri hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber daya ini. Sedangkan di dalam masya-rakat informasi, sumber daya ini dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Bahkan dari segi jenis pekerjaan boleh dikatakan bahwa semua pekerja pro-fesional merupakan pekerja informasi (“information workers”): sekretaris, computer programmer, guru, muballigh/at, penasehat hukum, pekerja sosial, insinyur, systems analysts, dokter, arsitek, akuntan, pustakawan, wartawan, maupun para imam dan khotib, Di dalam masyarakat informasi, kerja profesional antara lain berupa pen-ciptaan, pengolahan dan distribusi informasi.

B. Dampak Sosial Budaya Dari Industrialisasi Dan Revolusi Informasi
Untuk memasuki era industrialisasi perlu dilakukan upaya persiapan sosial dan budaya (social and cultural preparation), selain harus dilakukan upaya pemilihan kebijakan tentang model dan proses industrialisasi itu sendiri. Sebagai bangsa yang akan melakukan industrialisasi di belakang bangsa-bangsa yang telah maju lainnya, bangsa Indonesia mampunyai kesempatan untuk balajar dari pengalaman bangsa-bangsa yang telah maju dengan berbagai hasil capaiannya beserta dampak negatif yang ditimbu1kannya.Pada kasempatan ini dikemukakan beberapa dampak nagatif dari proses industrialisasi maupun revolusi informasi, untuk diantisipasi penanggu1angannya dan dicari jalan keluarnya sarta dilakukan pemilihan model-model dan metodanya yang terbaik. Sekaligus dapat dijadikan bahan pemikiran untuk merumuskan peran sentral dan panyusunan program aksi bagi organisasi sosial keagamaan wanita.Salah satu persoalan yang menonjol di dalam masyarakat industri adalah seluruh kehidupan telah terstruktur sedemikian rupa dalam sebuah “technostructure”, karena mengejar efisiensi, ketepatan waktu dan persaingan yang tinggi serta orientasi kepada perolehan keuntungan yang tinggi, maka banyak anggota masyarakat yang mengalami stress. Lebih dari itu, manusia merasa tidak berdaya menghadapi struktur yang besar yang ia bangun sendiri. Seluruh kegiatan dan gerak hidupnya tidak lagi di dalam kekuasaannya untuk mengaturnya secara sadar. Rasa ketidak berdayaan ( po-werkessness) ini pada akhirnya akan menimbu1kan rasa keterasingan eksistansial (alienation) dan kehilangan makna hidup. Oleh karena di dalam masyarakat industri tingkat penderitaan stress, depresi bahkan bunuh diri sangat tinggi.Situasi penuh persaingan yang menimbulkan stress ini kemudian melahirkan prilaku kekerasan (violence). Budaya kekerasan (Culture of violence) ini di tambah perkembangannya oleh penerbitan dan penayangan pornografi serta sadisme dan horor. Kekerasan ini dapat barupa kakerasan sosial, pamaksaan masyarakat terhadap kebijakan, keputusan dan peraturan maupun tatanan masyarakat yang tidak se1a1u berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak dan terutama masyarakat bawah. Kekerasan budaya, kekerasan teknik dan kekerasan pisik. Penganiayaan suami ter-hadap istri, anak terhadap ibu, perampokan dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak di bawah umur. Di dalam konperensi Puncak Sedunia untuk Anak-anak di PBB pada akhir bulan September 1990 yang lalu dilaporkan meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak-anak di seluruh dunia. Di negara industri modern seperti Amerika, pada tahun 80-an yang 1alu di1aporkan adanya kematian anak-anak karena dibunuh o1eh orang tuanya sendiri sejumlah 4000 anak. Sementara itu jumlah orang tua yang disiksa o1eh anaknya sendiri sekitar 6.000.000 orang. Bentuk kekerasan tehnik (technical violence) yang merupakan puncak dari kekerasan sosia1, budaya, maupun kekerasan ideo1ogi ada1ah berupa peperangan semenjak perang dunia II diperkirakan telah terjadi lebih dari 120 kali peperangan yang telah menyebabkan matinya 19 juta manusia. Lebih dari 60% dari korban perang tersebut adalah penduduk sipil. Analisa lain yang memakai definisi pe-perangan yang lebih luas, melaporkan semenjak tahun 1945 s.d 1982 telah terjadi tidak kurang dari 277 kali peperangan di dunia. Hampir seluruh peperangan tersebut terjadi di negara Dunia Ketiga, kecuali 18 peperangan, 15 buah peperangan terjadi antar neqara, 62 kali peperangan berupa konflik perbatasan, dan 200 kali peperangan (72 %) berupa perang saudara. Sebuah studi yang lain memperkirakan se1ama 40 tahun terakhir ini te1ah terjadi 192 kali peperangan yang melibatkan 27 ribu tentara. Peperangan tersebut telah menelan korban 51.000.000 orang sipil dan militer, termasuk mereka yanq terluka, tertawan dan hilang. Peperangan tersebut juga telah menyebabkan 49.000.000 orang menjadi pengungsi baik internal maupun inter-nasional .Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebut perang nuklir sebagai penyakit menu1ar yang terakhir. Apabi1a perang nuk1ir terjadi, maka akibatnya tidak terba-yangkan yaitu pemusnahan ummat manusia berikut peradaban dan 1ingkungannya. Peperangan yang telah terjadi selama ini, telah pula menimbulkan kerusakan ling-kungan hidup, pergerakan dan perubahan dalam pola kependudukan dan pola pemukimannya. Bergeraknya massa pengungsi dan orang-orang yang terusir dari negaranya serta kehilangan tempat tinggal, dapat menimbulkan tekanan demografis atas tanah dan mempercepat erosi serta kerusakan lingkungan hidup lainnya. Percobaan senjata nuklir telah menimbulkan pencemaran udara dan laut serta mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim. Demikian pula per1ombaan senjata (arms race) te1ah menya1ahgunakan sumber pembangunan untuk keperluan pembuatan senjata pembunuh dan perusak. Pada tahun 1986, ketika PBB menyatakan sebagai Tahun Perdamaian Internasional, justru pada saat itu pembe1anjaan dunia untuk persenjataan mencapai puncaknya yaitu sejum1ah US $ 900 billion. Dengan demikian setiap bulan masyarakat dunia membelanjakan US $ 75 billion untuk persenjataan, setiap hari US $ 2.465,753.400,-, setiap menit US $ 1.712.329- dan setiap detik US $ 20.539,-. Dan itu berarti pada tahun 1986 yanq lalu, pembelanjaan persenjataan dunia sebesar sepertiqa dari pendapatan nasional (GNP) seluruh Dunia Ketiga yang dihuni oleh 70 X seluruh penduduk dunia.
Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. Tanpa ketahanan ekonomi, kedaulatan negeri ini – terutama kedaulatan rakyatnya – berhenti sebatas cita-cita.
Menjelaskan program industrialisasi nasional secara konkret, baik rangkaian transaksi maupun variabel-variabelnya, bukan perkara sederhana. Sebabnya, transaksi dan variabel industrialisasi merupakan peta jalan, menuju cita-cita industrialisasi nasional yang berhubungan dengan rincian dalam aspek mikro maupun makro ekonomi. Tapi, di sini saya coba mengurai dalam batasan secara umum, dengan berangkat dari apa yang ada, serta menghadirkan apa yang seharusnya sudah ada tapi belum ada, dalam syarat sebagai negeri modern dan berkeadilan sosial. Karenanya, saya akan sangat berterimakasih apabila tulisan ini dapat dikritisi dan atau dilengkapi oleh siapa saja yang berkenan melakukannya.
Terdapat tiga variabel kerja pokok yang saling berhubungan dalam batasan tersebut: pertama, mengapa dan bagaimana program
industrialisasi nasional dapat melindungi industri yang ada, sehingga tidak
semakin hancur karena kalah bersaing di tingkat global, regional, maupun lokal
(terhadap industri negeri-negeri yang lebih maju); kedua, mengapa dan
bagaimana program industrialisasi nasional dapat mengambil-alih atau melakukan
proses transfer kepemilikan atas sumber daya produksi vital, energi, teknologi
dan ilmu pengetahuan, yang masih dikontrol oleh korporasi asing ke dalam
kontrol negara (meski tidak harus berbentuk BUMN, melainkan lewat pengetatan
kebijakan ekonomi); ketiga, mengapa dan bagaimana program
industrialisasi nasional dapat menciptakan dan mengembangkan sumber daya
produksi baru. Pada tahap awal (sumber daya produksi baru tersebut), diciptakan
dan dikembangkan menurut kebutuhan memajukan sektor-sektor produksi vital yang
masih tertinggal dari segi teknologi dan sistem produksi seperti, tanaman
pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Tantangan Industrialisasi Pertanian di Indonesia
Pemerintah Indonesia pernah bertekad untuk mencapai swasembada beras dalam tempo lima tahun ketika Repelita I dimulai pada tahun 1969. Negara tidak berhasil mencapai tujuan ini, namun swasembada beras menjadi tujuan implisit dan eksplisit dalam semua kebijakan pertanian Indonesia sampai tujuan tersebut dicapai 15 tahun kemudian pada tahun 1984. Misi ini sesungguhnya merupakan misi yang sangat berat bagi Indonesia, yang relatif mudah direncanakan namun jauh lebih rumit dan sukar dalam pencapaiannya.
Untuk mengerti pentingnya pencapaian swasembada beras, perlu diketahui kedudukan khusus beras dalam menu, budaya, dan politik Indonesia. Beras adalah bahan makanan pokok bagi orang Indonesia. Berbagai bahan makanan lain pengganti beras pernah dianjurkan oleh pemerintah, namun rakyat tidak menyukainya. Ketika harga beras melonjak sampai pada titik dimana konsumsinya harus dikurangi, penduduk menjadi kekurangan gizi dan kelaparan. Beras adalah pusat dari semua hubungan pertalian sosial.
Pentingnya harga beras juga ditekankan dalam repelita I: ”Bagi orang Indonesia, beras merupakan bahan makanan pokok terpenting dalam kontribusinya terhadap kalori total yang dikonsumsi, dan bagi struktur upah dan gajinya. Disamping itu, sebagian besar dari masyarakat pertanian Indonesia berpartisipasi dalam produksi beras. Oleh karena itu, setiap pergerakan harga beras akan mempengaruhi kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia” (Departemen Penerangan 1969, vol. 2a, hal. 10, dalam Prawiro 1998)
Radius Prawiro pada tahun 1998 menjabarkan beberapa langkah kunci yang pernah diambil dalam perjalanan ke arah swasembada beras, diantaranya :
1. Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan Harga-harga Beras
Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat ansional. Bulog sengaja diciptakan untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat. Selama tahun- tahun pertamanya dalam dekade 70-an, Bulog secara bertahap menaikkan harga dasar beras untuk petani. Pada pertengahan dekade 80-an, ketika Indonesia surplus beras, Bulog mengekspor beras ke luar negeri untuk mencegah jatuhnya harga. Tindakan ini membantu memelihara stabilitas pasar.
2. Teknologi dan Pendidikan
Sejak tahun 1963, Indonesia memperkenalkan banyak program kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Pemerintah berjuang untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani. Disamping itu, pemerintah juga menekankan pendidikan untuk menjamin teknik dan teknologi baru dimengerti dan digunakan secara benar. Faktor lain yang berperan penting dalam meningkatkan hasil padi adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia.
3. Koperasi Pedesaan
Pada tahun 1972, ketika Indonesia kembali mengalami panen buruk, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi sebagai suatu cara untuk memperkuat kerangka kerja institusional. Ada dua bentuk dasar dari koperasi, pada tingkat desa ada BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Pada tingkat kabupaten, ada koperasi serba usaha yang disebut KUD (Koperasi Unit Desa). Koperasi juga bertindak sebagai pusat penyebaran informasi atau pertemuan organisasi.
4. Prasarana
Banyak aspek pembangunan prasarana yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan pertanian, dan semuanya secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada beras. Sistem irigasi merupakan hal penting dalam pembangunan prasarana pertanian. Pekerjaan prasarana lain yang berdampak langsung dalam pencapaian tujuan negara untuk berswasembada beras adalah program besar-besaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan pelabuhan. (Prawiro 1998, hal 181-189)
Semua kebijakan ini bekerja sama dan berperan penting dalam kemajuan pembangunan sektor pertanian Indonesia. Kemajuan ke arah swasembada beras tidaklah gampang. Impor beras yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini telah banyak memberatkan para petani. Keterpurukan sektor pertanian di lndonesia bisa dikatakan dimulai ketika pemerintah Orde Baru mempraktikkan program pertanian yang berorientasi kepada “Ideologi Revolusi Hijau” tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada masa itu, petani dipaksa bekerja dengan program pertanian modern yang penuh dengan tambahan kimiawi yang merendahkan kualitas kesuburan tanah untuk jangka panjang. Para petani dipaksa bertanam dengan menggunakan sarana produksi pupuk, obat hama, benih, dan lain sebagainya yang dipasarkan oleh beberapa perusahaan MNC/TNC yang mendapatkan lisensi pemerintah. Penggunaan saprodi produk perusahaan MNC/TNC tersebut harus dibeli petani dengan harga mahal dari tahun ke tahun. Akibatnya, biaya produksi pertanian selalu melambung dan tidak terjangkau oleh petani domestik. lronisnya harga jual produk pertanian terutama beras, dikontrol dan dibuat murah harganya oleh pemerintah.
Pemerintah juga sering melakukan praktik dagang menjelang pelaksanaan kebijakan ekonomi yang kontroversial. Stok beras di pasaran dibuat langka baru kemudian harga naik, akhirnya masyarakat dipaksa memahami impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah berdampak dua hal yakni :
o Menurunkan motivasi kerja para petani karena hasil kerja kerasnya akan kalah berkompetisi dengan beras impor di pasaran.
o Menterpurukkan tingkat pendapatan petani domestik yang rendah menjadi sangat rendah.
Selain itu, ada motivasi ekonomi-politik yang sebenarnya disembunyikan di balik logika bisnis impor beras. Impor beras merupakan bentuk kebijakan ekonomi-politik pertanian yang mengacu kepada kepentingan pasar bebas atau mazhab neo-liberalisme. Kebijakan lmpor beras adalah pemenuhan kesepakatan AOA (Agreement on Agriculture) WTO yang disepakati oleh Presiden Soeharto tahun 1995 dan dilanjutkan pemerintahan penerusnya sampai sekarang. Butir-butir kesepakatan AOA terdiri dari :
1. Kesepakatan market access (akses pasar) komoditi pertanian domestik. Pasar pertanian domestik di Indonesia harus dibuka seluas-luasnya bagi proses masuknya komoditi pertanian luar negeri., baik beras, gula, terigu, dan lain sebagainya.
2. Penghapusan subsidi dan proteksi negara atas bidang pertanian. Negara tidak boleh melakukan subsidi bidang pertanian, baik subsidi pupuk atau saprodi lainnya serta pemenuhan kredit lunak bagi sektor pertanian.
3. Penghapusan peran STE (State Trading Enterprises) Bulog, sehingga Bulog tidak lagi berhak melakukan monopoli dalam bidang ekspor-impor produk pangan, kecuali beras.
Dampak pemenuhan kesepakatan AOA WTO sangat menyedihkan bagi kondisi pertanian lndonesia semenjak 1995 hingga sekarang ini. Sektor pertanian di lndonesia mengalami keterpurukan dan kebangkrutan. Akibat memenuhi kesepakatan AOA WTO, lndonesia pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1998 sebesar 4,5 juta ton setahun.
Beberapa kalangan aktivis gerakan petani di lndonesia menyebutkan merosotnya produksi beras nasional semenjak tahun 1985 dikarenakan problem warisan struktural pertanian masih melekat dalam kehidupan petani. Di antaranya, semakin banyak petani yang berlahan sempit (menjamumya petani gurem) dan tidak adanya kemajuan teknologi pertanian yang berorientasi ekologis. Menurut sebuah studi oleh Peter Timmer pada tahun 1975, ”Konsep kepemilikan lahan rata-rata memang agak kabur pada tingkat mikro karena adanya perbedaan besar dalam hal penggunaan dan kualitas lahan. Namun demikian, fakta yang perlu ditekankan adalah bahwa lebih dari dua pertiga populasi usaha tani hanya memiliki kurang dari setengah hektar lahan untuk bercocok tanam, bahkan mungkin kurang dari sepertiga hektar lahan” (Timmer 1975, hal.198, dalam Prawiro 1998, hal. 175).
III. KESIMPULAN
Kemiskinan struktural di Indonesia juga dikemukakan oleh Geertz pada penelitiannya di tahun 1963, yang membawa pada gagasan ’shared poverty’ (kemiskinan yang ditanggung bersama). Pekerjaan dan pendapatan dari sektor pertanian dibagi-bagi kepada anggota keluarga, atau desa, sehingga semua mendapat pekerjaan dan makanan, namun tetap miskin. Geertz secara pesimis menyimpulkan bahwa barangkali tidak mungkin untuk memperbaiki pertanian Indonesia secara signifikan. Karena, tanpa mengubah struktur sosial secara besar-besaran, ”Setiap usaha untuk mengubah arah perkembangannya, misalnya menabur pupuk diatas lahan pertanian di Jawa yang sangat sempit, irigasi modern, cocok tanam padat karya dan diversifikasi tanaman, hanya akan menumbuhkan satu hal: paralisis” ( Geertz 1963, hal. 146, dalam Prawiro 1998, hal. 176).
Hasil survei LSM KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) tahun 2003 menyatakan bahwa tingkat pendapatan petani Indonesia yang memiliki luas sawah 0,5 hektar kalah dibandingkan dengan upah bulanan buruh industri di kota besar. Para petani yang memiliki tanah/sawah 0,5 hektar untuk sekali musim tanam memerlukan biaya produksi sebanyak Rp. 2,5 juta, termasuk biaya sarana produksi, upah pekerja, pemeliharaan, dan lain-lain. Sementara itu, hasil dari produksi beras/padi sawah seluas 0,5 hektar yang dijual, setelah sebagian dijadikan stok logistik rumah tangga, hanya menghasilkan Rp. 3,5 juta hingga Rp. 4 juta. Jadi, keuntungan bersih hanya Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta, yang jika dibagi tiga bulan maka rata-ratanya hanya mendapatkan laba Rp.700ribu/bulan. Jika impor beras dilakukan dan harga beras petani semakin anjlok, dapat dibayangkan berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh para petani negeri ini. Padahal, Presiden SBY adalah seorang doktor pertanian yang pernah menulis tesis tentang revitalisasi pertanian dengan beberapa kesimpulan, di antaranya:
1. Untuk membangun kembali pertanian maka intervensi asing semacam IMF dan World bank harus dinetralisasikan dari bidang pertanian.
2. Pemerintah perlu mengorientasikan kebijakan fiskalnya untuk mendukung sektor pertanian.
3. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan pertanian yang berorientasi kepentingan petani. Namun sayangnya keyakinan atau ide cerdas SBY dalam disertasinya berbalik dengan realitas kebijakan ekonomi-politik pertanian yang direncanakan dan diimplementasikan.
Kebijakan pemerintah saat ini tidak mendukung berkembangnya sektor pertanian dalam negeri. Indonesia telah mengarah ke negara industri, padahal kemampuanya masih di bidang agraris. Misalnya, kedudukan Pulau Jawa sebagai sentra penghasil padi semakin kehilangan potensi karena industrialisasi dan pembangunan perumahan. Konversi tata guna lahan ini merupakan salah satu pemicu merosotnya pertanian Indonesia yang menjadi sumber penghidupan 49 persen warga negara.
Ada sejumlah faktor yang selama ini menjadi pemicu utama terpuruknya sektor pertanian, diantaranya :
1. Dari segi sarana dan prasarana, tidak ada dana pemeliharaan infrastruktur pertanian, tidak ada pembangunan irigasi baru, dan pencetakan lahan baru tidak berlanjut.
2. Dalam hal bebasnya konversi lahan pertanian, pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak disiplin menjalankan pemerintahan dengan mengizinkan pengubahan fungsi pertanian yang strategis bagi ketahanan negara.
3. Dari sisi kebijakan dan politik, penerapan otonomi daerah membuat sektor tanaman pangan terabaikan. Para politikus membuat kebijakan demi partai, bukan untuk kebijakan pangan rakyat. Keadaan semakin buruk dengan tidak adanya keamanan dan stabilitas yang seharusnya dijalankan aparat penegak hukum. (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/17/Fokus/806192.htm)
Sumber :
http://yasinta.net/tantangan-industrialisasi-pertanian-di-indonesia/
http://disco-phsyco.blog.friendster.com/2007/12/latar-belakang-industrialisasi-indonesia/
lpi.multiply.com/journal/item/3/INDUSTRIALISASIANTARA_PERAN_DAN_ALTERNATIF_KEGIATAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: