Just another WordPress.com site

  1. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong

terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital

untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM

cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang

surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan

pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka

juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam

ekspor dan perdagangan.

Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan

ekonomi yang kompetitif.

Di Indonesia, sumber penghidupan amat bergantung pada sektor

UKM. Kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor

perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan

produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Mereka bergerak

dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga amat

dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang

buruk lebih banyak merugikan UKM daripada usaha besar.

Secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar

lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan

pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor. Meski tidak tersedia data

yang terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja industri skala menengah

telah menurun secara relatif dari sebesar 10 % dari keseluruhan

pekerja pada pertengahan tahun 1980an menjadi sekitar 5 % di akhir

tahun 1990an. Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia

kehilangan kelompok industri menengah dalam struktur industrinya.

Akibatnya disatu sisi terdapat sejumlah kecil perusahaan besar dan di

sisi lain melimpahnya usaha kecil yang berorientasi pasar domestik.

Kesempatan untuk Berkembang

1. Kurangi Regulasi yang membebani. Dengan menguatnya era

desentralisasi, lebih dari 400 pemerintah daerah mengeluarkan

sejumlah aturan usaha yang menghambat pertumbuhan dan gerak

usaha. Penyederhanaan regulasi mungkin dapat memberikan

keuntungan yang lebih besar bagi UKM.

Peraturan daerah. Di banyak tempat, desentralisasi memungkinkan

pemerintahan daerah (sub-nasional) untuk dapat meningkatkan beban

kepada usaha lokal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah, seperti pajak periklanan yang mana

dimasukkan pula tanda DILARANG MEROKOK dan PINTU DARURAT

(FIRE EXIT); atau diperlukannya izin yang membolehkan wanita

bekerja di malam hari. Sejumlah regulasi telah mengurangi daya saing

UKM karena mereka harus menghabiskan sejumlah uang dan waktu

untuk dapat memenuhi regulasi tersebut daripada menggunakan

sumber daya yang terbatas itu untuk aktivitas yang lebih produktif.

Lebih lanjut, suatu penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang

berlebihan tidak akan menciptakan tambahan pendapatan daerah

dalam jangka panjang. Hal itu malah menjadikan insentif bagi UKM

untuk tetap berada di sektor informal.

Saat ini amat penting bagi pemerintah untuk menghilangkan

kerancuan perundangan-undangan yang timbul akibat adanya

UKM telah berjuang semenjak krisis

Karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar,

UKM diperkirakan akan tumbuh lebih cepat setelah krisis ekonomi

belakangan ini di Indonesia. Sayangnya hasil studi menunjukkan

bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 dari pada

sesudah tahun 1998*. Seandainya pertumbuhan ekonomi menjadi

prioritas bagi Indonesia, adalah penting untuk mengangkat isu-isu

yang menghambat pengembangan UKM.

* Makalah mengenai keuangan UKM dari JICA /DAI, 2004

Indonesia Policy Briefs – Gagasan untuk Masa Depan

keputusan presiden 28/2004 dan UU 22/1999 dan UU 25/1999. Meski

dalam bulan Oktober 2004, parlemen telah mengamandemen UU 22/

1999 dan UU 25/1999, UU tersebut masih menyisakan ketidakjelasan

mengenai peran dan tanggung jawab antara pemerintah nasional dan

daerah terkait dengan masalah pencatatan dan perizinan aktivitas

usaha. Ketidakjelasan seputar proses pencatatan dan perizinan

aktivitas usaha dapat menghambat investasi dan berdampak negatif

khususnya terhadap sektor UKM. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah

program pinjaman bersubsidi berdampak pada pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan atau pembangunan UKM di Indonesia.

Hal yang sering terjadi adalah sasaran kredit untuk UKM lebih

sering merusak daripada menolong akses bagi UKM untuk

memperoleh kredit. Program pinjaman bersubsidi telah merusak

sistem pinjaman komersial dan menciptakan kultur pengembalian

yang buruk. Hal ini mengurangi insentif bagi bank maupun lembaga

keuangan bukan bank untuk melirik sektor ini sebagai tempat usaha

yang menguntungkan. Sebagian besar direktur BPR mengatakan

bahwa pinjaman bersubsidi telah mengganggu sistem peminjaman

komersial; sekalipun jika pemberian pinjaman bantuan tersebut hanya

diberikan sekali. Seorang direktur BPR berkomentar bahwa

“masyarakat yang biasanya menggunakan pinjaman yang bersifat

komersial kini mengharapkan lebih banyak kesempatan subsidi dana

tanpa pengembalian. Dalam Jangka panjang, pendekatan subsidi

semacam ini dapat menghancurkan lembaga keuangan mikro

komersial (termasuk BPR), serta berpotensi menghambat

kemungkinan penyediaan jasa keuangan bagi peminjam di luar daerah

perkotaan yang merupakan tujuan dari usaha komersial perbankan.

Dengan jaringan perbankan yang luas, Indonesia membuat iri banyak

negara-negara berpendapatan menengah. BPR menyediakan

kesempatan pendanaan bagi UKM yang berada di perkotaan maupun

di perdesaan. Pemerintah dapat membantu meningkatkan arus modal

kepada sektor usaha melalui BPR, dengan proses liberalisasi gradual.

Hal ini akan memberikan kesempatan bagi BPR untuk tumbuh dengan

cepat dan tetap menerapkan sejumlah regulasi yang baik serta kontrol

yang sesuai dengan regulasi perbankan komersial saat ini.

UKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi

persyaratan jaminan perbankan. Karena kecilnya usaha mereka,

mereka cenderung tidak memiliki tanah atau sumber daya penting

lainnya untuk melindungi aset keuangan mereka. Ketika perbankan

menerapkan peminjaman yang didasari pada arus kas, pemerintah

harus menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan

sewa beli (leasing) maupun anjak piutang (factoring), yang dapat

membantu UKM untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada

sejumlah jaminan pinjaman yang besar.

3. Reformasi Pajak-Administrasi PPN dan pengembalian pajak

(restitusi) secara tepat. UKM lebih sensitif terhadap perubahan (variasi)

arus kas (dana) ketimbang usaha yang besar karena usaha besar

Dampak Deregulasi

Deregulasi perizinan dan penyederhanaan

pencatatan usaha, akan menciptakan tambahan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25 %PDB.

Bagi Indonesia angka tersebut berarti US$ 434 juta

yang bertambah dalam PDB

arahan baru yang dapat menyelesaikan pertanyaan fundamental

berkaitan dengan peran serta tanggung jawab antara pemerintahan

nasional dan lokal dalam hal aktivitas usaha.

Sejumlah kementrian dan lembaga pemerintahan bersaing dalam

mengelola proses desentralisasi, termasuk diantaranya Departemen

Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Bappenas. DPOD dan Tim

Keppres 157 dibentuk dengan maksud untuk mengkoordinasikan

kebijakan desentralisasi, tetapi mereka tidak diberikan kekuasaan

otoritas untuk dapat menghasilkan kebijakan. Hal ini menyebabkan tidak

konsistennya implementasi kebijakan pada pemerintahan pusat, yang

menciptakan ketidakjelasan pada pemerintahan daerah, serta terjadinya

tumpang tindih sumber daya dan upaya yang semestinya tidak perlu

terjadi. Pemerintahan pusat harus menggunakan pengaruhnya untuk

mengakhiri pajak daerah yang menghambat aktifitas usaha, serta

memperjelas peraturan mengenai aktivitas usaha. Salah satu bagian dari

reformasi ini termasuk menciptakan kelembagaan satu atap yang

diberikan sejumlah otoritas dalam regulasi aktivitas usaha, serta

mewajibkan dilakukannya pengkajian mengenai dampak peraturan

untuk menilai undang-undang usaha yang baru. Fungsi koordinasi yang

kuat oleh lembaga kepresidenan dalam mengelola isu-isu desentralisasi

antar departemen dapat memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan

oleh permasalahan tersebut.

  1. ISI

Registrasi usaha

Secara rata-rata dibutuhkan sekitar 151 hari serta 12 prosedur dan

memakan biaya sekitar 130,7 persen pendapatan perkapita untuk

memulai usaha di Indonesia. Dampaknya bagi dunia usaha ada dua:

pemerintah menghambat investor asing, yang mana mereka

berkontribusi kepada UKM dalam hal penyediaan akses pasar; serta

mendorong pengusaha domestik untuk berusaha secara informal

ketimbang mentaati proses registrasi dan perizinan. Mempersingkat

proses registrasi usaha akan mendorong UKM untuk mendaftarkan

usaha mereka menjadi usaha formal. Pemerintah harus mengurangi

persyaratan registrasi dan menyederhanakan prosesnya.

2. Akhiri Program Pinjaman Bersubsidi bagi UKM dan Bentuk Sarana

Pendanaan Baru. Saat ini sedikit bukti yang dapat menunjukkan bahwa

Waktu untuk memulai usaha (Hari)

Mendukung Usaha Kecil dan Menengah

memiliki sumber daya yang besar untuk sewaktu-waktu diambil ketika

terjadi kekurangan dana. Dalam kenyataannya pengembalian

(restitusi) pajak pendapatan dimuka dan PPn tidak bekerja dan lebih

membebani UKM. Karena pengembalian pajak relatif jarang diterima,

atau datang setelah 24-36 bulan lebih lama, hal ini menyebabkan

mengecilnya likuiditas yang sebenarnya tidak diinginkan dalam

aktivitas usaha. Likuditas tersebut dapat digunakan dengan lebih baik

untuk mengelola investasi yang lain. Pemerintah semestinya

mengimplementasikan sistem pengembalian pajak (restitusi) yang

lebih cepat, menghilangkan kebijakan pajak pra-bayar yang didasarkan

pada pendapatan masa lalu dan beralih kepada sistem pajak dimana

dunia usaha membayar pajak pendapatan yang telah diprediksikan

sebelumnya dengan pengenaan bunga jika pajak yang dibayarkan jauh

dibawah yang sebenarnya.

4. Mendorong aktivitas subkontrak melalui reformasi bidang

ketenagakerjaan. Agar dapat berkompetisi secara efektif, UKM dituntut

untuk dapat menekan biaya produksi mereka dengan mengadopsi

teknologi usaha yang tepat guna. Aktivitas subkontrak adalah jalan

yang paling umum ditempuh untuk menekan sejumlah biaya dan ini

telah berperan penting dalam kesuksesan integrasi UKM ke dalam

usaha yang lebih dinamis, yaitu sektor industri yang berorientasi

ekspor, seperti yang terjadi di Jepang dan Republik Korea. Aktivitas

subkontrak sampai saat ini belum meluas di Indonesia. Kenyataan

yang terjadi, kebanyakan kesempatan pasar ini terhambat karena

kebijakan yang ada secara efektif mencegah UKM untuk menjadi

subkontraktor bagi perusahaan lain kecuali untuk aktivitas yang

dirasakan hanya sebagai penunjang bagi aktivitas perusahaan.

Peraturan yang mengurangi pilihan untuk aktivitas subkontrak, telah

mengurangi kesempatan bagi UKM untuk mendapatkan akses penting

dan menguntungkan pada sejumlah pangsa pasar potensial, serta

menghambat pertumbuhan sektor UKM. Pemerintah harus mengkaji

ulang peraturan mengenai ketenagakerjaan dan khususnya UU no 13

tahun 2003 pasal 65 dimana pemerintah memberikan pengertian

tentang pekerjaan apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan

aktifitas outsource.

5. Secara Aktif Mendukung Pendidikan Bisnis. Pendidikan bisnis dan

pendidikan professional di Indonesia saat ini telah tertinggal. Agar

masyarakat dapat memiliki semangat kewirausahaan, upaya-upaya

baru dan radikal yang mengarah kepada pendidikan lebih tinggi dalam

skala besar tertentu amat sangat dibutuhkan. Kurikulum harus terfokus

kepada pengembangan nilai-nilai kewirausahaan, kebudayaan,

promosi terhadap inovasi, penguasaan keahlian manajerial yang modern

dan spesialisasi profesi. Pemerintah dapat mendorong

perkembangan UKM melalui skema pendidikan yang lebih baik, yang

terbagi dalam dua bidang:

Pertama, Pemerintah harus memasukkan pendidikan dasar bisnis yang

baik dan berkualitas ditingkat SMU dan Perguruan Tinggi Keahlian bisnis

yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan adalah: akuntansi dan

keuangan, perencanaan bisnis, sumber daya manusia, hukum dan

asuransi, pemasaran dan penjualan, keahlian operasional dan teknologi.

Kedua, Pemerintah harus mendorong investasi dalam bidang institusi

pelatihan swasta yang memberikan berbagai macam pelatihan bisnis

khusus jangka pendek yang modern. Institusi-institusi ini dapat

membantu manajemen UKM untuk mencapai tingkat efisiensi dan

produktivitas yang lebih tinggi serta memperkenalkan teknik

operasional yang baru.

6. Membuat Perangkat Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Terhadap

Pelayanan Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro dapat mendukung

UKM yang paling kecil dan paling rentan. Keadaan pembiayaan mikro

yang kuat tentunya akan memberikan sumbangan terhadap

perkembangan dan pertumbuhan UKM. Untuk memfasilitasi

terbentuknya keadaan tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan dan

mengajukan RUU Pembiayaan Mikro kepada DPR. Keterkaitan antara

perusahaan penyedia pembiayaan mikro non- bank dengan sektor

perbankan formal harus dikembangkan. Pengawasan yang layak

terhadap perusahaan pembiayaan mikro bukan bank juga harus diatur.

Pengalaman sebelumnya yang berkenaan dengan pengawasan

perusahaan-perusahaan pembiayaan ini harus dievaluasi, sehingga

ketika UU Pembiayaan Mikro telah rampung dan keseluruhan organ

pengawasannya pun telah tersedia maka upaya untuk memfokuskan

dan meningkatkan skala kemampuan dapat dicapai. Draf Revisi UU

Koperasi juga harus diterapkan untuk memberikan kerangka kerja

yang lebih baik untuk KUK; termasuk didalamnya keharusan akan

adanya audit eksternal dan pengawasan untuk koperasi simpan

pinajm. Pemerintah harus memimpin proses ini dan menunjuk satu

(institusi / departemen) yang akan bertanggung jawab dalam kebijakan

dan peraturan pembiayaan mikro. Sampai saat ini belum ada yang

bertanggung jawab dan hal ini mengarah pada ketidakjelasan kebijakan

dan minimnya tindakan yang dilakukan.

7. Mencari Peluang Lain Untuk Mengembangkan Infrastruktur

Komunikasi Yang Lebih Baik., Negara tetangga Indonesia, Singapura,

telah memancang masa depannya dalam bidang akses informasi dan

saat ini tengah melakukan investasi sumber daya yang cukup besar

dalam hal konektivitas dan akses data. Pemerintah dapat mencari

pilihan-pilihan yang tersedia untuk akses data skala besar di Indonesia.

Akses tersebut telah tersedia di beberapa negara lain yang memiliki

penduduk pedesaan yang besar seperti India, dimana akses data dan

suara telah tersedia dengan biaya yang rendah untuk jutaaan orang.

Infrastruktur seperti ini seharusnya tidak memerlukan dukungan

pembiayaan dari pemerintah karena upaya ini telah sukses

dilaksanakan dimana-mana melalui usaha komersial.

Menetapkan Target

Pemerintahan yang baru harus mempertimbangkan kebutuhan untuk

melakukan identifikasi target utama dalam pengembangan sektor UKM.

Target-target ini dapat dipublikasikan dan dilaporkan secara rutin.

Contoh-contoh target, antara lain:

• Mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan

pendaftaran bisnis dalam jumlah tertentu:

• Mendirikan sebuah dewan tingkat tinggi yang akan bekerja secara

khusus dalam memberikan klarifikasi wilayah kewenangan

pemerintah nasional dan daerah.

• Mengakhiri program pinjaman bersubsidi.

• Mempromosikan perangkat peraturan yang mendukung investasi

Indonesia Policy Briefs – Gagasan untuk Masa Depan

perusahaan sewa-beli dan anjak piutang, mengingat adanya

peningkatan dalam usaha keuangan tersebut setiap tahun sampai

dengan lima tahun mendatang.

• Melakukan reformasi terhadap sistem pengembalian pajak

sehingga pengembalian dapat diterima dalam tempo 30 hari sejak

pengajuan permohonan.

• Melakukan reformasi peraturan ketenagakerjaan sehingga terjadi

peningkatan subkontrak pada perusahaan swasta dalam tiga tahun

ke depan

• Menciptakan insentif dalam kebijakan yang mendorong investasi

dibidang pusat pelatihan bisnis swasta.

• Memastikan semua pelajar lulusan SMU telah menempuh enam

bulan pengenalan mengenai operasi bisnis dan pembiayaan bisnis.

“Pelajar yang baru lulus dari sekolah-sekolah lokal tidak

memiliki keahlian yang cukup untuk bekerja. Saya

memiliki pusat pelatihan sendiri untuk melatih mereka.

Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan

untuk dapat memproduksi tenaga kerja yang

mempunyai keahlian.”

Mr. Hendri A Sukandro; PT Multi Mineral, Medan dalam

Voices of the Private Sector, IFC 2004

2. Meningkatkan Infrastruktur Bagi Akses Terhadap Informasi

Pemerintah dapat mencari pilihan-pilihan yang tersedia mengenai

akses data skala besar di Indonesia, seperti misalnya yang telah ada di

India. Dalam 100 hari pertama pemerintah dapat melakukan penelitian

dalam penerapan reformasi infrastruktur teknologi untuk mendukung

bisnis dan pendidikan.

3. Mendirikan Sebuah Dewan Tingkat Tinggi Dalam Pembiayaan UKM

Dewan ini akan mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama-sama

duduk didalamnya, seperti Bank Indonesia, Bank swasta dan

pemerintah, BPR, LPD dan pihak lain dalam mengembangkan rencana

dalam memfasilitasi pembiayaaan UKM yang lebih baik. Dewan ini juga

akan mencari peluang-peluang yang mungkin ada dan potensi akan

munculnya hambatan dalam regulasi yang berkenaan dengan sumbersumber

pembiayaan yang inovatif seperti sewa-beli dan anjak piutang.

4. Menunjuk Sebuah Kementerian Untuk Melakukan Koordinasi

Pengembangan Pembiayaan Mikro. Belakangan ini belum ada

kementerian yang ditunjuk untuk mengurus pembiayaan mikro.

Kementerian tersebut akan bertanggung jawab dalam penyusunan

kebijakan dan pengaturan pembiayaan mikro. Kementerian ini juga

harus bertanggung jawab dalam menyusun revisi UU pembiayaan

mikro dan membahasnya dengan DPR sampai menjadi UU.

5. Membentuk Sebuak Komite Koordinasi Untuk Memperjuangkan

Reformasi Peraturan Bisnis

Dalam 100 hari pertamanya, pemerintah harus membentuk sebuah

komite koordinasi, yang menjadi bagian dari kantor kepresidenan,

untuk mengambil alih tanggung jawab dalam menangani isu-isu

desentralisasi lintas kementerian. Komite koordinasi ini akan

melakukan identifikasi terhadap permasalahan terbesar dalam

regulasi, khususnya hal-hal yang terkait dengan koordinasi nasional

dan daerah serta melakukan klarifikasi kewenangan melalui peraturan

yang mengikat.

6. Menyederhanakan Proses Pembayaran Pajak

Mengisi formulir pajak adalah tugas yang tidak mudah untuk

kebanyakan pemilik bisnis kecil dan menengah. Pemerintahan yang

baru dapat melakukan telaah terhadap kemungkinan penyederhanaan

pembayaran pajak bagi usaha kecil, mengurangi rentang waktu yang

dibutuhkan dalam membayar pajak dan mampu mendukung lebih

banyak perusahaan untuk mengajukan restitusi pajak

100 Hari Pertama

1. Mengembangkan Master Plan UKM

Pemerintahan yang baru dalam 100 hari pertama dapat

mengembangkan sebuah “master plan UKM” (mungkin dapat disebut

dengan UKM21), yang akan memfokuskan diri dalam menggerakkan

usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia menuju abad 21.

Pengembangan rencana tersebut membutuhkan konsultasi dengan

pengusaha lokal dan stakeholder yang berkaitan dengan

pengembangan UKM, serta analisa mengenai kebijakan-kebijakan yang

penting dan perangkat perundang-undangan yang akan menghasilkan

sejumlah rekomendasi untuk melakukan perubahan prioritas dalam

periode tiga tahun ke depan. Rencana tersebut juga perlu melihat

model-model dukungan usaha untuk UKM di negara Asia lainnya,

seperti model UKM yang telah sukses diaplikasikan di Singapura dan

Malaysia. Rencana tersebut juga akan menetapkan target kunci

terhadap sektor-sektor usaha seperti agrobisnis, dimana Indonesia

mempunyai keuntungan kompetitif dan dimana perubahan kebijakan

dapat membantu bisnis bersaing secara global.

KESIMPULAN

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

SUMBER :

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/SME.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: