Just another WordPress.com site

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti sebagai pembawa hak atau disebut juga sebagai subyek hukum. Saat ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum. Beberapa abad silam, kedudukan manusia belumlah seperti saat ini, dimana pada masa itu masih ada status manusia yang tidak dapat menjadi pembawa hak atau subyek hukum, mereka itulah yang dikenal dengan “budak atau hamba sahaya”. Hal yang berkaiatan dengan kehilangan kedudukan sebagai subyek hukum adalah “kematian perdata”, yakni hukuman yang menyatakan sesorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi. Hal ini pun sudah tidak berlaku lagi saat ini. Yang dimungkinkan saat ini ialah pencabutan hak untuk sementara waktu bagi para terhukum (narapidana), seperti pencabutan kekuasaan sebagai wali, dan hak untuk masuk TNI.
Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subyek hukum dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan untuk kasus tertentu dapat ditarik mundur pada saat masih dalam kandungan dengan catatan setelah dilahirkan bayi tersebut terus hidup..
Meskipun menurut hukum saat ini sudah tidak ada lagi orang yang tidak dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum namun tidak semua orang diperkenankan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum sendiri.Hal ini ditujukan bagi orang-orang yang dianggap “tidak cakap hukum” atau “kurang cakap hukum”. Mereka ini dalah orang-orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan oarng yang gila dimana harus selalu diwakili oleh orangtua, wali atau kuratornya.
Subjek Hukum
Subjek adalah sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.
Yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Subjek hukum badan hukum,adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.Sebagai subjek hukum,badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

1.Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
2.Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum terbagi atas 2 macam,yaitu:
1.Badan hukum privat,adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu.
b.badan hukum public,adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau Negara umumnya.

Objek Hukum
Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.
Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Objek hukum dapat dibedakan antaralain:
• Benda berwujud dan tidak berwujud.
• Benda bergerak dan tidak bergerak.

Hak keberadaan yang bersifat sebagai pelunasan utang (Hak Jaminan)
Perjanjian utang piutang dalam KUHPer tidak diatur secara terperinci,namun tersirat dalam pasal 1754 KUHPer tentang perjanjian pinjam pengganti,yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.
Unsur-unsur dari jaminan,yaitu:
1.Merupakan jaminan tambahan.
2.Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3.Untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Kegunaan dari jaminan,yaitu:
• Memberi hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan,apabila debitur melakukan cidera janji.
• Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
• Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulan.

Syarat-syarat benda jaminan:
• Mempermudah diperolehnya kredit bagi pihak yang memerlukannya.
• Tidak melemahkan kekuatan si pencari kredit.

Manfaat benda jaminan:
• Terwujudnya keamanan yang terdapat dalam transaksi dagang yang ditutup.
• Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.
Menurut KUHPerdata (BW), yang dimaksud orang yang masih di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun kecuali mereka telah kawin. Yang menjadi catatan khusus dalam BW adalah bagi para perempuan yang telah kawin tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum sendiri tetapi harus dibantu oleh suaminya. Istri di sini masuk dalam kategori sebagai orang yang dianggap kurang cakap hukum untuk bertindak sendiri. Selain itu di dalam BW terdapat berbagai pasal yang secara khusus membedakan antara kecakapan laki-laki dan perempuan, misalnya :
1. Seorang perempuan dapat kawin jika ia sudah berumur 15 tahun, sedangkan laki-laki jika ia sudah berumur 18 tahun;
2. Seorang perempuan tidak diperbolahkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan untuk laki-laki tidak terdapat larangan seperti itu;
3. Seorang laki-laki baru diperbolehkan mengakui seseorang sebagai anaknya, jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun, sedangkan untuk perempuan tidak ada pembatasan seperti itu.
Di samping orang atau manusia yang dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum, masih ada pihak lain yang dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum, yakni badan atau perkumpulan. Badan atau perkumpulan ini dapat mempunyai kekayaan sendiri serta ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan para pengurusnya, bahkan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan. Badan atau perkumpulan ini disebut dengan Badan Hukum atau rechtspersoon. Badan hukum di sini dapat dalam bentuk PT,CV,Koperasi,Yayasan, Partai Politik dan sebagainya asalkan telah memiliki legitimasi yang disahkan oleh lembaga atau departemen terkait.
Sebagai pembawa hak atau subyek hukum, baik orang maupun badan hukum harus memiliki tempat tinggal, kedudukan, atau domisili. Hal ini diperlukan untuk menetapkan beberapa hal apabila terkait dengan kasus atau persoalan hukum. Sebagian orang mempunyai domisili mengikuti orang lain, misalnya seorang istri mengikuti domisili suaminya, seorang anak yang masih di bawah umur mengikuti domisili orangtuanya, dan orang yang di bawah pengawasan mengikuti domisili kuratornya. Ada juga domisili yang dipilih karena behubungan dengan suatu urusan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domisili di kantor seorang notaries atau di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan kedua pihak jika terjadi perkara di pengadilan.
Orang yang sudah mati pun memerlukan domisili untuk mennetukan proses pembagian waris berpatokan pada hukum mana. Di sinilah yang dimaksud dengan “rumah kematian” dalam KUHPerdata untuk memudahkan proses hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal.

Sumber :

http://gemaisgery.blogspot.com/2010/06/subjek-dan-objek-hukum.html

http://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/

http://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/subjek-dan-objek-hukum/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: